Alih Status PPPK Akan Diatur Lewat Perpres: Paruh Waktu ke Penuh Waktu, Penuh Waktu ke PNS

Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur alih status PPPK. Isinya mencakup pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS. Wakil Kepala BKN Suharmen menegaskan regulasinya belum selesai. "Masih berproses penyusunan regulasinya," katanya kepada JPNN, 28 Oktober 2026.

Topik ini sedang ramai karena menyangkut ratusan ribu pegawai PPPK, terutama guru. Berikut rangkuman fakta yang sudah ada dan yang belum.

Kenapa Lewat Perpres?

Menurut Suharmen, bentuk Perpres dipilih sesuai kesepakatan akhir antarinstansi terkait supaya prosesnya lebih cepat. Regulasinya disusun oleh instansi teknis, yaitu instansi pembina jabatan fungsional, dengan supervisi KemenPANRB.

JPNN tidak menyebutkan target waktu terbitnya Perpres tersebut.

Dua Jalur Alih Status

Perpres yang sedang disusun mencakup dua perubahan status:

1. PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu

2. PPPK penuh waktu menjadi PNS

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengaku sudah membaca beberapa pasal dalam draf Perpres yang direncanakan berjalan mulai Januari 2027. Ia mengatakan merasa waswas dan sedang menimbang dampak positif maupun negatifnya bagi PPPK, seperti dilaporkan JPNN pada 2 November 2026.

Kesepakatan DPR dan Pemerintah

Rencana ini sejalan dengan kesepakatan DPR dan pemerintah yang diumumkan di kompleks parlemen pada Agustus 2026, seperti dilaporkan Tribunnews (18 Agustus 2026). Menteri PANRB Rini Widyantini saat itu mengatakan PPPK paruh waktu "akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027". Guru PPPK juga disebut bisa mengikuti seleksi PNS yang direncanakan dibuka awal 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah ini dilakukan tanpa membahayakan kondisi fiskal 2027, dengan defisit tetap dijaga di 2,4 persen.

Aturan yang Sudah Ada: PermenPANRB 9/2026

Sebelum Perpres terbit, sudah ada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK. Menurut Radar Bogor (31 Oktober 2026), ada beberapa poin penting:

• Pengalihan bukan kenaikan status otomatis setelah masa kerja tertentu.

• Pelaksanaannya mengikuti kebutuhan jabatan, ketentuan kepegawaian, dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

• Kalau status beralih ke penuh waktu, hak penghasilan dan tunjangan menyesuaikan status baru.

Apa yang Belum Pasti?

• Tanggal terbit Perpres

• Jadwal teknis pengalihan per instansi

• Syarat rinci pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS

Karena itu, hati-hati dengan informasi jadwal yang beredar tanpa sumber resmi.

Tips untuk PPPK

• Rapikan data kepegawaian. Pastikan data di SIASN/MyASN sudah lengkap dan benar.

• Jaga kinerja. Proses alih status umumnya berbasis kebutuhan dan penilaian, bukan otomatis.

• Ikuti kanal resmi. Pantau BKN, KemenPANRB, dan pengumuman instansimu, bukan grup percakapan.

• Siapkan diri untuk seleksi. Jalur menuju PNS tetap berbasis seleksi, jadi latihan tes sejak sekarang akan membantu.

Kesimpulan

Alih status PPPK paruh waktu ke penuh waktu, dan PPPK penuh waktu ke PNS, akan diatur lewat Perpres yang masih disusun. Sementara itu, PermenPANRB 9/2026 sudah mengatur bahwa pengalihan bukan kenaikan status otomatis. Pantau terus kanal resmi untuk jadwal pastinya.

Cek formasi yang cocok di Formasi, lalu ukur kesiapanmu lewat tryout SKD gratis di belajarcpns.id.

Internal link: /formasi, /berita (artikel CPNS guru 2027), halaman tryout/daftar